Prabowo Ungkap Awal Mula Pembentukan Menteri Haji: Permintaan Pemerintah Arab Saudi

Penjelasan Presiden Prabowo tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penjelasan mengenai alasan pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi setara dengan Kementerian. Menurutnya, kebijakan ini merupakan permintaan dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini diungkapkan saat Prabowo memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Pembentukan badan tersebut dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan pengelolaan haji serta umrah yang lebih efisien. Dengan status setara kementerian, Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan capaian pemerintah dalam memangkas waktu tunggu haji bagi para calon jemaah. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, calon jemaah harus menunggu selama 40 tahun sebelum mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Namun, kini waktu tunggu tersebut telah dikurangi menjadi 26 tahun. Meskipun angka ini sudah menunjukkan kemajuan, Prabowo mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari waktu tunggu 40 tahun sekarang hampir setengah kita potong menjadi 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih,” ujar Prabowo.

Dalam upaya mempercepat proses pendaftaran haji, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendaftaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperluas kapasitas kuota haji setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah Arab Saudi, agar proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan transparan.

Upaya Pemerintah dalam Mempercepat Waktu Tunggu Haji

Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

• Peningkatan Kuota Haji: Pemerintah secara berkala menambah jumlah kuota haji yang diberikan kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk mengurangi beban yang dialami para calon jemaah.
• Pembenahan Sistem Pendaftaran: Sistem pendaftaran haji terus diperbaiki agar lebih mudah diakses dan lebih cepat diproses. Adopsi teknologi digital menjadi salah satu fokus utama.
• Koordinasi dengan Pihak Terkait: Pemerintah aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti Kementerian Agama, BPS, dan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan semua prosedur berjalan dengan baik.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meski telah terjadi peningkatan signifikan dalam waktu tunggu haji, Prabowo menyadari bahwa tantangan masih tetap ada. Beberapa isu yang perlu diperhatikan antara lain:

• Peningkatan Kualitas Pelayanan: Jemaah haji membutuhkan pelayanan yang lebih baik, baik dalam hal akomodasi maupun fasilitas pendukung.
• Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya mendaftar haji secara resmi dan tidak terjebak dalam jasa penyelenggara haji ilegal.
• Keamanan dan Kesehatan Jemaah: Pemerintah perlu memastikan bahwa jemaah haji aman dan sehat selama proses perjalanan.

Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, diharapkan waktu tunggu haji dapat terus dipercepat. Semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik.