Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras pada Pengusaha Tambang Bogor



BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan ultimatum kepada para pengusaha tambang di kawasan Bogor, meminta mereka tidak menjadikan warga sebagai tameng dalam menghadapi kebijakan pemerintah provinsi. Pernyataan ini disampaikan setelah penutupan sejumlah tambang di tiga kecamatan, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, yang memicu protes dari sebagian warga.

Dedi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di daerah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebijakan penertiban tambang, menurutnya, telah melalui berbagai kajian mendalam, mulai dari aspek keselamatan warga hingga kelestarian lingkungan. “Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Menurut Dedi, aliran dana besar dari sektor pertambangan belum memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi tambang. Ia menyebutkan beberapa contoh seperti kasus Rumpin, Renghas Jajar, dan sekitarnya. “Kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar,” kata Dedi.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi warga di sekitar tambang justru memprihatinkan. Ketika aktivitas tambang dihentikan sementara, banyak warga kehilangan mata pencaharian. “Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling. Infrastruktur di sekitar desanya hancur,” ujarnya.

Dedi menilai para pengusaha tambang sering memanfaatkan masyarakat sebagai garda terdepan untuk menolak kebijakan penertiban pemerintah. Namun, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu warga yang terdampak.

Ia menjelaskan, bantuan yang disiapkan mencakup modal usaha dan dana pengganti bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan tambang. “Mohon sabar untuk semuanya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan,” kata Dedi.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang beberapa strategi untuk membantu masyarakat yang terdampak penutupan tambang. Beberapa langkah utama yang telah dipersiapkan antara lain:

  • Bantuan Modal Usaha

    Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu warga yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan tambang. Dengan modal usaha, warga dapat memulai usaha kecil atau menengah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

  • Dana Pengganti

    Dana pengganti diberikan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat. Dana ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama proses transisi berlangsung.

  • Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

    Pemerintah juga akan menyelenggarakan pelatihan dan program peningkatan keterampilan bagi warga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan alternatif yang tidak bergantung pada sektor pertambangan.

  • Pemulihan Infrastruktur

    Infrastruktur yang rusak akibat aktivitas tambang akan segera diperbaiki. Ini termasuk jalan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran pola hidup masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertambangan. Warga harus belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tidak semua warga akan menerima bantuan secara adil. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme distribusi bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Peran Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses transisi ini. Mereka harus aktif dalam mengikuti pelatihan yang disediakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan. Dengan begitu, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik tanpa tergantung pada sektor pertambangan yang tidak stabil.

Dedi Mulyadi berharap bahwa dengan kebijakan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya pemerintah. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.