Evaluasi Keselamatan Darurat Pasca Kematian Dua Prajurit TNI

Dua Prajurit TNI Gugur dalam Rangkaian HUT ke-80

Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI, dua prajurit TNI gugur dalam menjalankan tugas mereka. Mereka adalah Pratu Johari Alfarizi dari Kostrad dan Praka (Mar) Zaenal Mutaqim dari Korps Marinir. Kejadian ini menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya serta memicu permintaan evaluasi terhadap aspek keselamatan prajurit dalam setiap atraksi dan kegiatan seremonial militer di ruang publik.

Kecelakaan yang Menimpa Praka Zaenal Mutaqim

Praka Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan saat melakukan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection yang bertujuan memperingati HUT ke-80 TNI pada Kamis (2/10/2025). Saat membuka parasut, ia mengalami kendala di udara. Meskipun parasut tetap mengembang hingga mendarat di air, tim pengaman di laut segera melakukan evakuasi menggunakan ambulans sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil.

Setelah dievakuasi dari laut, Praka Zaenal segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Selama dua hari, tim dokter berupaya menyelamatkan nyawa Praka Zaenal yang sempat dalam kondisi sadar. Namun, pada Sabtu (4/10/2025) pukul 03.01 WIB, Praka Zaenal dinyatakan meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto.

Kecelakaan yang Menimpa Pratu Johari Alfarizi

Sementara itu, Pratu Johari Alfarizi gugur usai jatuh dari atas tank di area sekitar Monas, Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025) malam, tepat sebelum puncak HUT TNI dilaksanakan. Pangkostrad Letjen M Fadjar menyebut bahwa saat Johari jatuh dari atas tank, ia mengalami patah leher.

“Almarhum Pratu Johari Alfarizi saat bertugas terjatuh dari atas tank marder yang sedang diangkut transporter (ketinggian sekitar 4 meter) dan mengalami patah leher,” jelas Fadjar, Senin (6/10/2025).

Penghargaan dan Santunan untuk Keluarga

TNI Angkatan Laut (TNI AL) akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi Zaenal Mutaqim yang gugur saat menjalankan tugas dalam Presidential Inspection. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian almarhum selama bertugas.

“Sebagai bentuk penghormatan, TNI AL akan mengusulkan penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada almarhum atas jasa-jasanya saat bertugas,” kata Tunggul.

Sementara itu, Panglima TNI, Pangkostrad, dan komandan dari Johari telah memberikan santunan kepada keluarga. Saat ditanya apakah Johari juga mendapat KPLB seperti Zaenal, Fadjar tidak merespons. Ia hanya menyampaikan bahwa santunan susah diberikan, dari Panglima TNI, Pangkostrad, dan komandan satuannya.

Meski begitu, TNI melaksanakan pemakaman secara militer bagi keduanya, di kampung halaman mereka masing-masing.

Permintaan Evaluasi dari DPR RI

Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk mengevaluasi secara menyeluruh aspek keselamatan prajurit dalam setiap atraksi dan kegiatan seremonial militer di ruang publik. Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyusul gugurnya dua prajurit dalam rangkaian kegiatan menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

“Komisi I DPR RI memandang bahwa peristiwa ini perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait aspek keselamatan dan prosedur teknis dalam pelaksanaan atraksi militer di ruang publik,” ujar Dave kepada New Moon, Senin (6/10/2025).

Menurut Dave, insiden tersebut harus menjadi peringatan penting bagi TNI agar memperkuat kembali standar keamanan dan mitigasi risiko di setiap latihan maupun demonstrasi di hadapan publik. Politikus Golkar itu meyakini bahwa TNI sudah mengedepankan kedisiplinan dan profesionalisme tinggi dalam setiap kegiatan seremonial. Namun, dua peristiwa yang menelan korban jiwa itu menunjukkan bahwa standar keselamatan perlu terus diperbarui dan diperkuat.

“Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama, bahkan dalam konteks perayaan. Atraksi militer bukan hanya soal ketangkasan, tetapi juga soal ketepatan prosedur dan kesiapan teknis yang tidak boleh dikompromikan,” katanya.

Oleh karena itu, Komisi I mendorong agar TNI melakukan audit internal terhadap seluruh prosedur pengamanan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan seremonial. Selain itu, simulasi dan uji kelayakan peralatan yang digunakan dalam setiap demonstrasi atau atraksi militer juga harus dilakukan.

“Kami mendorong agar institusi TNI melakukan audit internal terhadap seluruh prosedur pengamanan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan seremonial, termasuk simulasi dan uji kelayakan peralatan,” ucapnya.