Menteri Keuangan Purbaya Apresiasi Gubernur DKI Meski Dana Dipotong Rp 15 Triliun

Pemerintah DKI Jakarta Siap Sesuaikan Kebijakan Fiskal

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan apresiasi terhadap sikap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang tidak banyak memprotes pengurangan dana bagi hasil Jakarta sebesar Rp 15 triliun. Pujian ini disampaikannya dalam pernyataannya setelah bertemu dengan Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (7/10).

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut membahas beberapa isu penting, termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam kesempatan itu, Purbaya menyampaikan bahwa pemotongan DBH bersifat sementara. Ia menegaskan akan mengembalikan anggaran yang dipotong jika evaluasi pendapatan negara pada tahun 2026 menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelasnya.

Jakarta Siap Menyesuaikan Kebijakan Fiskal

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk soal pemotongan DBH. Ia yakin bahwa keputusan Menteri Purbaya telah dipikirkan secara matang.

“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang,” ujarnya.

Dengan penurunan APBD dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, Pemprov DKI Jakarta akan mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Salah satu rencana adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) serta penerbitan obligasi daerah.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” katanya.

Selain itu, Pramono juga meminta izin agar BUMD DKI Jakarta bisa ikut memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang dialokasikan ke bank Himbara.

“Kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” tambahnya.

Strategi Pembiayaan Kreatif untuk Jakarta

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif guna menjaga stabilitas keuangan daerah. Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah melalui pendekatan kreatif dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya Jakarta Collaboration Fund (JCF), diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur dan layanan publik.

Selain JCF, penerbitan obligasi daerah juga menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Obligasi ini diharapkan mampu menambah sumber pendanaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan pendekatan ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat kemampuan fiskalnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Selain itu, penggunaan dana Rp 200 triliun yang dialokasikan ke bank Himbara juga menjadi peluang besar untuk mendukung pertumbuhan BUMD di Jakarta.

Tantangan dan Peluang di Tengah Perubahan Anggaran

Perubahan anggaran yang signifikan tentu membawa tantangan tersendiri, tetapi juga membuka peluang baru bagi Pemprov DKI Jakarta. Dengan penurunan APBD, pihaknya harus lebih efisien dalam penggunaan dana dan mencari alternatif pendanaan yang lebih efektif.

Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun anggaran terbatas. Ia percaya bahwa dengan keterbukaan dan kerja sama yang baik, DKI Jakarta dapat tetap menjalankan fungsi pemerintahannya dengan baik.

Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang transparan dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Dengan demikian, DKI Jakarta dapat tetap berkembang meskipun menghadapi berbagai kendala finansial.