Prabowo Minta Dana Sitaan Korupsi CPO Digunakan untuk LPDP
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi senilai Rp 13 triliun dialokasikan untuk beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana tersebut berasal dari penyerahan barang bukti sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa mungkin sebagian dari dana tersebut akan disumbangkan atau diserahkan ke Menteri Keuangan hari ini. Ia berharap sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat program beasiswa LPDP, demi masa depan bangsa.
Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan setelah ia menjelaskan beberapa program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran. Menurutnya, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia bisa mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global.
Selain itu, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok tanah air, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas. Ia menekankan bahwa banyak anak dari keluarga sederhana memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh.
“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa Menteri Dikdasmen harus dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, serta Menteri Sosial. Selain itu, Panglima TNI dan Kapolri yang memiliki jaringan ke desa-desa juga diminta untuk ikut berpartisipasi. Bahkan, organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan diminta untuk membantu proses pencarian tersebut.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memastikan bahwa potensi-potensi tersembunyi di seluruh Indonesia dapat ditemukan dan dikembangkan. Dengan demikian, peluang pendidikan tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi bisa diakses oleh semua kalangan, terutama yang memiliki bakat luar biasa namun kurang memiliki akses.
Program-program pendidikan seperti Sekolah Garuda dan perluasan beasiswa diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun fondasi pendidikan yang kuat dan inklusif. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, diharapkan tidak ada bakat yang terlewat dan semua anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.