Presiden Perluas Bantuan Sosial Jadi 35 Juta Keluarga, Kemensos Pastikan Tepat Sasaran

Penyaluran Bantuan Sosial Dijamin Lancar dan Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan setelah ia melakukan tinjauan langsung terhadap penyaluran bantuan di Bandung, yang dilakukan melalui mekanisme Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kita ingin memastikan proses penyaluran bisa berjalan dengan baik, apakah lewat Himbara atau BTPOS. Kalau lewat Himbara bisa langsung di kantor-kantornya, atau mobil bank datang ke kecamatan atau kelurahan sehingga penerima manfaat bisa mengambil di lokasi terdekat,” ujar Saifullah Yusuf, pada Sabtu 26 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa dalam penyaluran triwulan keempat tahun ini, terdapat penambahan jumlah penerima manfaat. Dari sebelumnya 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) reguler, kini meningkat menjadi lebih dari 35 juta KPM.

“Penambahannya cukup besar. Karena itu, kita sedang melakukan verifikasi dan validasi data bersama BPS dan dinas sosial daerah agar datanya benar-benar mutakhir,” katanya.

Menurutnya, data penerima bantuan bersifat dinamis karena banyak perubahan yang terjadi dalam tiga bulan, seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau perpindahan tempat tinggal. Hingga kini, lebih dari 1,4 juta keluarga dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sementara 250 ribu keluarga baru ditetapkan sebagai penerima yang memenuhi syarat.

Terkait nilai bantuan, Saifullah menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dari Presiden diberikan selama tiga bulan dengan besaran Rp300.000 per bulan atau total Rp900.000. Bagi penerima bansos reguler, jumlah tersebut menjadi tambahan dari bantuan yang telah diterima sebelumnya.

“Kalau penerima bantuan sembako ditambah BLTS, totalnya bisa mencapai sekitar 1,5 juta rupiah untuk tiga bulan,” jelasnya.

Saifullah juga menegaskan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, seperti untuk kebutuhan pokok, gizi ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. “Kalau digunakan untuk hal lain seperti judi, itu sangat dilarang dan bisa menyebabkan penerima dicoret dari daftar bantuan,” tegasnya.

Peran Masyarakat dalam Verifikasi Data

Ia mengimbau masyarakat untuk turut aktif dalam proses verifikasi dan validasi data, baik melalui jalur formal seperti RT, RW, lurah, dan dinas sosial, maupun melalui mekanisme partisipatif.

“Semua masyarakat boleh ikut mengusulkan atau melaporkan jika ada yang berhak tapi belum menerima. Nanti akan dicek oleh BPS apakah memenuhi kriteria atau tidak,” tuturnya.

Mekanisme Penyaluran yang Efisien

Salah satu cara yang digunakan untuk memastikan kecepatan dan efisiensi penyaluran bansos adalah melalui Himbara. Mekanisme ini memungkinkan penerima manfaat untuk mengambil bantuan secara langsung di kantor-kantor bank milik negara atau melalui mobil bank yang datang ke tingkat kecamatan atau kelurahan.

Dengan adanya penambahan jumlah penerima manfaat, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam penyaluran bansos tetap akurat dan up-to-date. Proses ini melibatkan kerja sama antara BPS, dinas sosial daerah, serta masyarakat luas.

Pentingnya Penggunaan Bantuan Secara Bijak

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan bantuan sosial secara bijak dan sesuai dengan tujuannya. Penerima bansos diharapkan dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pendidikan anak, kesehatan ibu hamil, serta perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Bila terdapat indikasi bahwa bantuan digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai, pemerintah akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pencoretan dari daftar penerima bansos.

Kesimpulan

Proses penyaluran bantuan sosial dari Presiden terus dioptimalkan agar dapat mencapai sasaran secara tepat dan efisien. Dengan penambahan jumlah penerima manfaat, pemerintah berkomitmen untuk memastikan data yang digunakan tetap akurat dan terupdate. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam verifikasi dan validasi data menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program ini.