Video Ekskavator Keruk Pasir Laut di Buton Selatan, Pemda Akui Tambang Ilegal

BUTON SELATAN, New Moon–

Sebuah video yang menampilkan alat berat jenis ekskavator sedang mengeruk pasir di area laut yang sedang surut di Pantai Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menjadi viral di media sosial pada Senin (6/10/2025).

Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, tampak sebuah ekskavator mengeruk pasir dan memindahkannya ke dalam sebuah truk. Aktivitas tambang pasir ilegal ini terekam jelas oleh warga setempat.

“Dia beroperasi tidak ada yang larang,” kata seorang pria dalam video tersebut saat merekam aksi ekskavator mengambil pasir pantai.

Berdasarkan penelusuran New Moon di lokasi, alat berat tersebut sudah tidak terlihat. Namun, jejak aktivitas penambangan liar masih jelas ditemukan di dekat area permukiman warga. Di sejumlah titik di sepanjang Pantai Bandar Batauga, terlihat banyak lubang bekas galian pasir yang ditinggalkan begitu saja, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu abrasi pantai.

Di lokasi, New Moon juga menemui beberapa buruh yang mengaku mendapat upah Rp 250.000 untuk satu truk pasir.

Kepala DLH Tidak Membantah

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, La Mane, tidak menampik adanya kegiatan penambangan pasir ilegal di Pantai Bandar Batauga.

“Kalau misalkan di situ dijadikan kawasan, katakanlah penambangan, itu kan harusnya mereka memiliki izin. Kemudian hari ini, mereka tidak memiliki itu,” kata La Mane.

Ia mengakui bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait penambangan liar ini, namun aktivitas tersebut masih terus terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah menghadapi dilema.

“Ada protes karena mereka sangat terganggu dengan kondisi penambangan-penambangan ini. Tetapi di sisi lain juga, para penambang ini juga, ini merupakan, boleh dikatakan, mata pencahariannya juga,” ujarnya.

La Mane menjelaskan, pihaknya bersama Polsek Batauga sudah sering memberikan imbauan kepada warga untuk tidak menambang pasir karena dampaknya akan merusak lingkungan dan membahayakan warga lain.

“Kalau himbauan itu terus kami lakukan. Bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga Polsek. Itu juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penambangan liar. Kadang-kadang terjadi penambangan liar juga di sana, kami juga memasang, kayak apa namanya, spanduk ya, papan peringatan untuk tidak melakukan penambangan itu,” ucap La Mane.

Masalah Lingkungan dan Ekonomi

Penambangan pasir ilegal di Pantai Bandar Batauga tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi. Banyak warga setempat bergantung pada aktivitas ini sebagai sumber penghasilan. Namun, dampak jangka panjang dari penambangan ini bisa sangat merugikan.

• Penambangan pasir ilegal dapat menyebabkan abrasi pantai, yang berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir.
• Lubang-lubang yang ditinggalkan setelah penambangan bisa menjadi ancaman bagi keselamatan warga, terutama anak-anak.
• Kerusakan lingkungan akibat penambangan bisa mengurangi daya tarik wisata, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan alternatif.

Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Selain imbauan secara langsung, pihaknya juga memasang papan peringatan di area yang rawan penambangan.

Namun, tantangan utama adalah bagaimana memastikan kepatuhan masyarakat tanpa mengganggu mata pencaharian mereka.

• Pemerintah daerah mencoba menawarkan alternatif pekerjaan atau pelatihan kepada para penambang.
• Diharapkan ada regulasi yang lebih ketat untuk mengatur kegiatan penambangan pasir.
• Perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dari aparat terkait.

Tantangan Berkelanjutan

Masalah penambangan pasir ilegal di Pantai Bandar Batauga adalah contoh nyata dari konflik antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya keras, tantangan tetap ada.

• Kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan masih rendah.
• Pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif.
• Keterbatasan sumber daya dan anggaran membuat pemerintah sulit untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk mencari solusi yang berkelanjutan.