Wali Kota Bandung: Wawalkot Erwin Diperiksa Terkait Korupsi
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan respons terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung terhadap Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung, Erwin. Erwin diperiksa karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang.
Farhan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat hukum. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah adalah untuk menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi dalam bentuk apa pun,” ujar Farhan dalam pernyataannya pada Jumat (31/10).
Farhan juga menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan di Kota Bandung akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan penuh kepada tim penyidik. Dukungan tersebut berupa keterbukaan data, dokumen, maupun informasi yang diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan.
Ia mengatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Farhan percaya bahwa proses hukum yang sedang berlangsung akan memberikan kejelasan dan kepastian, sekaligus menjadi momentum bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk semakin memperkuat komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami yakin bahwa dengan komitmen yang sama, kita bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab,” tambahnya.
Erwin, yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung periode 2025–2030. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pengusaha dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Bandung.
Erwin diperiksa oleh Kejari Kota Bandung pada Kamis (30/10) atas dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan daerah. Penyelidikan terhadap kasus ini telah berlangsung selama tiga bulan terakhir, dan saat ini masih dalam proses pendalaman.
Beberapa aspek yang menjadi fokus penyelidikan antara lain adanya dugaan pelanggaran etika dan penggunaan wewenang secara tidak sah dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan dana pemerintahan. Tim penyidik terus melakukan investigasi untuk memastikan bahwa semua fakta yang ada dapat diungkap secara transparan dan objektif.
Selain itu, masyarakat dan kalangan media juga mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama. Mereka berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat memberikan keadilan dan menjadi contoh nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Proses pemeriksaan ini juga menjadi perhatian khusus dari lembaga anti-korupsi, yang menilai pentingnya adanya keterlibatan aktif dari pihak eksternal dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemerintah Kota Bandung, melalui pernyataan resmi Wali Kota, menegaskan bahwa mereka akan tetap menjaga sikap netral dan profesional dalam menghadapi situasi ini. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan pengawasan internal guna mencegah terulangnya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.